BATU ( klikbatu.id ) – Nah, Kota Batu kembali meraih penghargaan sebagai Kota Peduli HAM untuk kesekian kalinya, Penghargaan diterima oleh Wakil Wali Kota Batu, Bpk Punjul Santoso dalam acara Peringatan hari HAM di Indonesia dg Tema “Pemajuan Hak Asasi Manusia utk Setiap Orang Menuju Indonesia Maju” di Jakarta siang hari tadi, Senin 12 Desember 2022 Kemarin
Dan semua Penilaian Kota Peduli HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM terdiri atas hasil capaian indikator Kota Peduli HAM yang terdiri dari pemenuhan terhadap 10 (sepuluh) Hak antara lain Hak atas Bantuan Hukum, Ha katas Informasi, Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan, Hak atas Keberagaman dan Pluralisme, Ha katas kependudukan, H katas Kesehatan, Hak atas Pendidikan, Hak atas Pekerjaan, Hak atas Lingkungan yang baik dan sehat, serta Ha katas Perempuan dan Anak. Selain itu juga dilakukan penilaian atas pelaksanaan Aksi HAM Daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2O2l-2O25.
Adapun hasil penilaian untuk Kota Batu adalah 98,1 masuk dalam kategori PEDULI HAM. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Batu telah berupaya untuk melaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia demi terciptanya kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat Kota Batu.
Dan juga memang upaya selama ini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu salah satunya adalah pelaksanaan Rencana Aksi HAM Daerah dengan sekretariat adalah Bagian Hukum Setda Kota Batu dan melibatkan SKPD terkait antara Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, DP3AP2KB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas LIngkungan Hidup, Bappelitbangda, serta bekerja sama dengan Kepolisian Resor Kota Batu. Selain itu Pemerintah Kota Batu juga berusaha menyusun regulasi yang berspektif HAM, salah satu contohnya adalah Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, dan beberapa aturan lainnya.( Stef )
