BLITAR,(KLIKBATU.ID)– Ormas GPI (Gerakan Pembaharuan Indonesia) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, pada Kamis (22/06/2023).
Dalam aksinya puluhan massa itu juga menggelar orasi dan poster yang memuat sejumlah tuntutan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.
Terkait janji kampanye yang membebaskan biaya pendidikan mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi.
Ketua GPI Jaka Prasetya mengatakan salah satunya,pihaknya menuntut Kepala Dindik Kabupaten Blitar untuk mundur dari jabatan jika tidak mampu menyelesaikan masalah “klasik” yang diduga berupa pungutan-pungutan liar di lingkungan pendidikan di Kabupaten Blitar.
Joko Prasetya yang juga orator aksi juga menuntut Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar berani mengambil langkah menghapus berbagai iuran yang dibebankan kepada wali murid.
Seperti uang seragam, uang kaos olah raga dan sumbangan sukarela dan berbagai iuran-iuran yang dirasa terlalu membebani pihak siswa.
“Apalagi ini memasuki tahun ajaran baru,jangan sampai karena pungutan pungutan tersebut menjadi beban bagi calon peserta didik baru.
Apalagi Kepala Dinas hari ini dijabat oleh orang yang tidak punya latar belakang dari dunia pendidikan yang harusnya menduduki jabatan itu estafet.
“Kalau tidak ini akan berdampak kemunduran di dunia pendidikan kita,” ujarnya.
Selama dua jam menggelar orasi Kepala Dinas ataupun perwakilan enggan menemui pendemo. Sebagai bentuk kekecewaannya massa membakar spanduk dan poster di halaman kantor.
Disinggung pula oleh Joko Prasetya fenomena purnawiyata atau wisuda di lingkup pendidikan TK hingga SMU .
Dia menilai ini hanya praktek pemborosan yang tidak substansif. Yang disinyalir hanya menguntungkan pihak tertentu saja.
“Apalagi pasca wisuda wali murid masih terbebani dengan biaya masuk jenjang pendidikan berikutnya”pungkasnya.
